Sengketa regional antar negara tetangga merupakan isu yang cukup sering terdengar di hampir seluruh belahan dunia. Hal tersebut di mulai sejak diberlakukannya sistem kedaulatan westphalia, atau sistem kedaulatan yang bebas dari intervensi asing melalui sistem perbatasan regional yang tegas. Melalui sistem ini, seluruh negara di dunia memiliki sistem perbatasan yang tegas dan dengan demikian memiliki negara-negara tetangga yang jelas juga. Dari sistem kedaulatan yang seharusnya sudah jelas itu, tidak tertutup kemungkinan untuk menghasilkan suatu konflik atas nama perbatasan demi kedaulatan negara, meski hanya kurang dari puluhan kilometer persegi.
Sengketa regional negara-negara di dunia bukan hal yang aneh bagi masyarakat yang hidup di masa modern ini, mengingat hampir setiap dekade dunia selalu diguncangkan oleh sebagian negara yang berkonflik hanya karena isu regional yang berimplikasi pada kedaulatan nasional negara. Di mulai dari konflik yang tidak menggunakan kekerasan hingga perang atas nama kedaulatan. Pada akhir tahun 2010, tepatnya 7 September 2010, dunia kembali dikejutkan dengan konflik regional antara dua negara ekonomi terbesar Asia, Republik Rakyat Tiongkok (selanjutnya akan disebut sebagai Tiongkok) dan Jepang. Konflik regional antara Tiongkok dan Jepang ini sebenarnya hanya terkait permasalahan kepulauan di timur Tiongkok atau selatan Jepang yang bernama Diaoyutai (yang lazim disebut sebagai Diaoyu, dengan nama lengkap Diaoyutai Qundao, 釣魚台群島) dalam bahasa Tiongkok atau Senkaku (dengan nama lengkap Senkaku Shoto, 尖閣諸島) dalam bahasa Jepang yang luasnya hanya seluas 7 km2.[1] Sebenarnya, konflik regional ini sudah berlangsung sejak lama, dan diduga ada kepentingan di dalam kepulauan tersebut, khususnya mengenai eksplorasi minyak bumi yang melimpah di wilayah tersebut.
Konflik regional antara Tiongkok dan Jepang yang terakhir ini memang tidak menyebabkan perang yang menggunakan kekerasan antara dua negara berkonflik.[2] Akan tetapi, hubungan bilateral antara Tiongkok dan Jepang menjadi tegang sejak peristiwa tersebut terjadi. Diduga kuat Tiongkok menunjukan aroganitasnya sebagai negara yang sedang pada masa ‘kebangkitan kembali’ di Asia Timur terhadap negara-negara tetangganya yang memiliki sejarah sebagai negara-negara yang termasuk dalam Sinosfer, atau wilayah pengaruh Tiongkok.[3] Hubungan ekspor-impor antara dua negara pun ikut terganggu pasca-terjadinya konflik regional tersebut, khususnya di bidang mineral langka yang menjadi bahan baku produk-produk berteknologi tinggi yang menempatkan Tiongkok sebagai negara yang hampir memonopoli penjualan mineral langka dunia dengan proporsi 93% penjualan mineral langka dunia di seluruh dunia.[4]
Rumusan Permasalahan
Isu sengketa regional Kepulauan Diaoyu atau Senkaku antara Tiongkok dan Jepang pada akhir tahun 2010 tersebut menjadikan hubungan bilateral dua negara yang pernah bermusuhan di era Perang Dunia ke-2 itu berada pada titik terendah. Makalah ini tidak membahas mengenai hubungan bilateral kedua negara tersebut, termasuk dampak-dampak lanjutan dari konflik regional tersebut di bidang ekspor-impor. Makalah ini ditujukan untuk menjawab kausalitas konflik regional antara Tiongkok dan Jepang, khususnya terkait Kepulauan Diaoyu atau Senkaku tersebut. Mengingat kebangkitan kembali Tiongkok sebagai sebuah negara yang kuat sangat dicurigai oleh Jepang yang sempat selama empat dekade sebelumnya berada pada posisi yang lebih besar secara ekonomi ketimbang Tiongkok. Jepang menilai bahwa Tiongkok bertindak sebagai negara yang asertif di bidang militer dan sangat mengganggu kedaulatan Jepang.[5]
Kausalitas-kausalitas yang ada pada isu regional Kepulauan Diaoyu atau Senkaku ini meliputi cakupan historis dari Kepulauan tersebut. Selain itu, penjelasan lanjutan mengenai konflik regional akan dipertajam di bagian analisa permasalahan menggunakan teori-teori yang terkait dengan konflik regional. Dalam sebuah pertanyaan, maka rumusan permasalahan yang akan dijawab melalui penyusunan makalah ini adalah: bagaimana konflik regional antara Tiongkok dan Jepang terkait Kepulauan Diaoyu atau Senkaku tersebut dapat terjadi, dilihat dari tinjauan historis, politis, dan teoritis yang terkait dengan isu konflik regional antar negara?
Kerangka Konseptual
Dalam menjawab isu regional yang terjadi antara dua negara dengan tingkat perekonomian terbesar di Asia, Tiongkok dan Jepang, kajian analitik yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan konflik regional terkait Kepulauan Diaoyu atau Senkaku antara Tiongkok dan Jepang ini adalah konflik regional. Menurut Barry Buzan, ada pola dalam persahabatan dan permusuhan yang menjadi komponen utama dalam keamanan regional. Hal tersebut tampak dari isu-isu yang dapat diklasifikasikan ke dalam pentakotomi, di antaranya sebagai berikut:
1. Sejarah sengketa perbatasan dan regional
2. Sengketa perbatasan dan regional
3. Kepentingan yang mencakup populasi suatu etnis
4. Aliran ideologi
5. Faktor sosio-ekonomis.[6]
Sengketa Regional Tiongkok-Jepang: Kepulauan Diaoyu/Senkaku
Kepulauan Diaoyu atau Senkaku merupakan sebuah kepulauan yang berada di Laut Tiongkok Timur, tepatnya berada pada sebelah Timur Republik Rakyat Tiongkok, sebelah selatan Jepang, dan sebelah utara Republik Tiongkok atau Taiwan. Berada pada garis koordinat 25°47′53″ Lintang Utara dan 124°03′21″ Bujur Timur, kepulauan ini hanya memiliki luas 7 km2. Kepulauan Diaoyu atau Senkaku terdiri dari lima pulau besar dan tiga karang, dari lima pulau dan tiga karang yang ada di Kepulauan Diaoyu atau Senkaku tersebut, tidak satu pun dari semua itu yang berpenghuni pada tahun 2010, meskipun pada awal abad ke-20 sempat berpenghuni sekitar 200 jiwa yang merupakan pekerja untuk sebuah perusahan ikan makarel. Pulau-pulau dan karang-karang tersebut antara lain sebagai berikut:
5 pulau besar
1. Diaoyu Dao (釣魚島) atau Uotsuri Jima (釣魚島)
2. Chiwei Yu (赤尾嶼) atau Taisho Jima (大正島)
3. Huangwei Yu (黃尾嶼) atau Kuba Jima (久場島)
4. Bei Xiaodao (北小島) atau Kita Kojima (北小島)
5. Nan Xiaodao (南小島) atau Minami Kojima (南小島)
3 karang
1. Bei Yan (北岩) atau Kitaiwa (北岩)
2. Nan Yan (南岩) atau Minamiiwa (南岩)
3. Fei Jiao Yan (飛礁岩) atau Tobise (飛瀬)
Historiografi Kepulauan Diaoyu atau Senkaku
Jejak pertama yang tercatat di Kepulauan Diaoyu atau Senkaku dimulai oleh bangsa Tiongkok melalui catatan perjalanan liang zhong hai dao zhen jing (兩種海道針經) yang ditulis pada tahun Yongle 2 atau 1403 Masehi. Ketika itu, nama Kepulauan Diaoyu sudah disebut sebagai Diaoyu (釣魚).[7] Selain itu, ada pula catatan kedua yang ditulis pada tahun Jiajing 14 atau 1534 Masehi, yaitu shi liuqiu lu (使琉球錄) yang ditulis oleh utusan Kekaisaran Tiongkok dinasti Ming, Chen Kan, ketika berkunjung ke Ryukyu. Jepang yang ketika itu masih berstatus sebagai negara fasal dari dinasti Ming mengakui bahwa Kepulauan Diaoyu adalah wilayah kedaulatan Kekaisaran Ming.[8] Maka dari itu, dalam bahasa Jepang, Kepulauan Diaoyu disebut sebagai Uotsuri (釣魚) yang memiliki arti yang sama dengan nama dalam bahasa Tiongkok, yaitu memancing ikan.[9]
Sejak Kekaisaran Tiongkok menganeksasi Taiwan pada tahun 1683, Kepulauan Diaoyu atau Senkaku dijadikan sebagai wilayah di bawah kekuasaan Provinsi Taiwan. Perubahan konstelasi terjadi setelah Tiongkok dan Jepang berperang pada tahun 1894 yang akhirnya berakhir pada kekalahan Tiongkok dengan penandatanganan Traktat Shimonoseki yang menjadikan Taiwan dan Korea menjadi wilayah yang terbebas dari pengaruh Kekaisaran Tiongkok. Sejak saat itu, Jepang mengambil-alih pemerintahan yang berlangsung di Taiwan, termasuk Kepulauan Diaoyu atau Senkaku tersebut.[10]
Jepang kemudian mengklaim bahwa Kepulauan Diaoyu atau Senkaku ini merupakan teritori bebas, sehingga Jepang kemudian mengganti kekuasaan Kepulauan Diaoyu atau Senkaku dari di bawah Taiwan menjadi di bawah kekuasaan Nansei (Kepulauan Ryukyu) yang lebih dikenal dengan nama Okinawa. Sejak saat itu pula, nama Kepulauan Diaoyu mulai diganti menjadi Senkaku.[11] Setelah Jepang mengalami kekalahan pada Perang Dunia ke-2, kontrol atas Kepulauan Diaoyu atau Senkaku tidak dikembalikan kepada Tiongkok seperti layaknya Taiwan, melainkan berada di bawah kontrol Amerika Serikat. Hal tersebut terjadi dikarenakan oleh kekuasaan atas Kepulauan Diaoyu atau Senkaku yang telah diubah, dari yang seharusnya di bawah Taiwan menjadi Okinawa. Amerika Serikat mengendalikan kontrol atas Kepulauan Diaoyu atau Senkaku sejak tahun 1945 sampai tahun 1972.[12]
Konflik Regional Tiongkok-Jepang: Sengketa Kedaulatan atau Eksplorasi Minyak?
Permasalahan yang kemudian menjadi isu yang memanas adalah klaim Jepang yang menyebutkan bahwa Tiongkok hanya ingin merebut kedaulatan Jepang melalui klaim sepihak atas Kepulauan Diaoyu atau Senkaku. Hal tersebut diperkuat oleh temuan fakta yang menyatakan bahwa Tiongkok sebelum menemukan ladang minyak bumi di Kepulauan Diaoyu atau Senkaku yang ditemukan pada akhir tahun 1970, masih mengakui kedaulatan Jepang atas Kepulauan Senkaku, misalnya tulisan artikel koran Renmin Ribao pada tahun 1953 yang menyatakan bahwa Kepulauan Diaoyu (yang disebut dengan nama Jepang, Senkaku) merupakan wilayah yang berada di bawah kekuasaan Amerika Serikat, yaitu Okinawa.[13]
Alasan tersebut beralasan, mengingat sewaktu Jepang menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat kepada negara-negara sekutu (Amerika Serikat, Inggris Raya, Perancis, Uni Soviet, dan Republik Tiongkok), Republik Tiongkok pada saat itu tidak mempermasalahkan Kepulauan Diaoyu atau Senkaku yang masih berada di bawah kekuasaan Okinawa. Kesalahan Republik Tiongkok tersebut dijadikan alasan yang sangat kuat bagi Jepang bahwa Tiongkok tidak pernah berkontribusi apapun atas Kepulauan Diaoyu atau Senkaku, sehingga sudah selayaknya Jepang yang memiliki kekuasaan atas kepulauan tersebut.[14]
Berdasarkan perspektif Tiongkok, tentu Kepulauan Diaoyu atau Senkaku adalah milik Tiongkok yang berada di bawah kekuasaan Provinsi Taiwan. Ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada negara-negara sekutu pada 14 Agustus 1945, Perjanjian Postdam yang dibuat pada 26 Juli 1945 secara resmi diterima oleh Jepang. Dalam perjanjian tersebut termaktub bahwa kekuasaan Jepang hanya dibatasi pada Kepulauan Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku dan pulau-pulau kecil lainnya yang akan ditentukan oleh negara-negara sekutu.[15] Tiongkok sudah melakukan protes pasca-keputusan Amerika Serikat pada tahun 1971 yang menyatakan bahwa Kepulauan Diaoyu atau Senkaku adalah wilayah Jepang, karena Tiongkok merupakan negara yang ikut menandatangani Perjanjian Postdam tersebut. Terlepas dari penemuan Tiongkok terkait minyak bumi di Laut Tiongkok Timur, khususnya Kepulauan Diaoyu atau Senkaku tersebut pada tahun 1970.[16]
Melalui dua perspektif yang berlainan ini, permasalahan sengketa wilayah atas Kepulauan Diaoyu atau Senkaku masih berlangsung hingga detik penulisan makalah ini, khususnya saat kapal nelayan dengan kapten Zhan Qixiong bertabrakan dengan kapal patroli Jepang dekat dengan wilayah Kepulauan Diaoyu atau Senkaku pada 7 September 2010 pukul 10 pagi.[17]
Analisa Kasus: Perjalanan Panjang Menuju Konsensus
Tentu sangat tidak mudah menyelesaikan permasalahan sengketa regional apabila kedua belah pihak yang berkonflik tetap teguh pada pendirian masing-masing yang berlawanan satu dengan yang lain. Tiongkok dan Jepang dalam hal ini mengambil langkah yang normatif, yaitu mempertahankan status quo, yang menjadikan Tiongkok dan Jepang tidak mampu mengeksplorasi kekayaan alam yang ada di wilayah Kepulauan Diaoyu atau Senkaku tanpa persetujuan dari kedua belah pihak. Jelas jika dikaitkan dengan teori Barry Buzan mengenai keamanan regional, penyebab permusuhan antara Tiongkok dan Jepang sesuai dengan dua dari pentakotomi yang diberikan, yaitu sejarah sengketa regional dan faktor sosio-ekonomis.[18]
Ditinjau dari sejarah sengketa regional, tentu Kepulauan Diaoyu atau Senkaku sudah seharusnya tidak perlu dipermasalahkan lagi kedudukannya, karena fakta sejarah menunjukan bahwa Tiongkok adalah penguasa pertama di kepulauan tersebut. Nama-nama yang bahkan dipakai oleh Jepang hingga saat ini masih banyak berhubungan dengan nama-nama yang diklaim oleh Tiongkok, dengan perbedaan cara penyebutan–yang sudah dinamai sejak abad ke-17, pasca-integrasi Taiwan terhadap Kekaisaran Tiongkok. Jepang dalam hal ini menggunakan alasan bahwa legitimasinya atas Kepulauan Diaoyu atau Senkaku berawal dari keterlantaran kepulauan tersebut, dan dalam hal ini Jepang diperkuat dengan kemenangan atas Perang Tiongkok-Jepang pertama pada tahun 1894-1895 yang menjadikan Jepang memiliki kekuasaan atas Taiwan beserta wilayah-wilayah yang meliputinya, termasuk Kepulauan Diaoyu atau Senkaku.
Jika Taiwan dan wilayah-wilayah sekitar Taiwan dikembalikan kepada Republik Tiongkok pada tahun 1945, seharusnya Kepulauan Diaoyu atau Senkaku yang diganti posisi superordinasinya dari Taiwan menjadi Okinawa seharusnya dikembalikan lagi ke posisi awal sebelum Traktat Shimonoseki ditandatangani. Dari kerancuan ini dapat diperkuat bahwa sebenarnya posisi Jepang dalam isu sengketa Kepulauan Diaoyu atau Senkaku ini didasari oleh ketidakadilan pihak Jepang maupun negara sekutu, dalam hal ini Amerika Serikat, dalam menempatkan Kepulauan Diaoyu atau Senkaku yang pernah diganti yurisdiksinya menjadi ke posisi awal. Amerika Serikat justru mendukung Jepang yang menempatkan Kepulauan Diaoyu atau Senkaku di bawah kekuasaan Okinawa, entah karena pada saat itu Amerika Serikat sempat menduduki Okinawa sejak 1945-1972 dan merasa menyayangkan jika harus mengembalikan Kepulauan Diaoyu atau Senkaku kepada Tiongkok atau ada alasan lain di balik itu. Padahal, secara geografis tampak jelas bahwa jarak antara Kepulauan Diaoyu atau Senkaku dengan Okinawa (410 kilometer) dan Taiwan (180 kilometer) tentu lebih mendukung untuk diserahkan kepada Taiwan.[19]
Di balik ketidakadilan Jepang dan Amerika Serikat terhadap pemahaman historiografi yang dimiliki oleh Tiongkok, perlu diperhatikan juga sikap pemerintah Tiongkok sejak masa Republik Tiongkok hingga Republik Rakyat Tiongkok sebelum tahun 1971 yang cenderung menerima keadaan bahwa Kepulauan Diaoyu atau Senkaku adalah miliki Jepang, yang pada saat kekalahan Jepang diduduki oleh Amerika Serikat. Sikap yang terkesan defensif ini memperlemah posisi Tiongkok dalam pengambilalihan Kepulauan Diaoyu atau Senkaku di era kini, mengingat Tiongkok bahkan menyatakan secara terang-terangan di media massa lokal pada tahun 1953, bahwa Kepulauan Diaoyu atau Senkaku merupakan wilayah negara lain. Kesalahan fatal ini terkesan terlambat ketika Tiongkok mulai mengambil sikap aggresif terhadap keputusan Amerika Serikat yang menyatakan bahwa Kepulauan Diaoyu atau Senkaku adalah milik Jepang di bawah kekuasaan Okinawa. Pada akhirnya, kelemahan-kelemahan yang dibuat oleh pemerintah Tiongkok sendirilah yang menyebabkan tidak kuatnya Tiongkok dalam mengambilalih Kepulauan tersebut.
Di tinjau dari segi faktor sosio-ekonomis, Tiongkok dan Jepang jelas memiliki kepentingan yang sangat tinggi atas Kepulauan Diaoyu atau Senkaku, mengingat cadangan minyak bumi yang melimpah di daerah tersebut, di tengah dua negara yang miskin sumber daya alam dan haus akan kebutuhan energi. Dari hal tersebut, tampak jelas bahwa Tiongkok dan Jepang tampak seperti dua negara yang sedang memperebutkan bukan hanya kedaulatan, melainkan faktor ekonomi yang membayangi dari Kepulauan Diaoyu atau Senkaku.[20]
Konsensus Tiongkok-Jepang: Kepulauan Diaoyu atau Senkaku Milik Siapa?
Sudah seharusnya dalam menemukan konsensus dari isu sengketa regional antara Tiongkok dan Jepang adalah dengan menggunakan pendekatan historiografi, karena dengan pendekatan tersebut tampak jelas sekali lagi bahwa Jepang sama sekali tidak memiliki kedaulatan atas Kepulauan Diaoyu atau Senkaku di masa lampau, apapun alasannya. Mengingat Jepang mendapatkan wilayah kepulauan tersebut pasca-penandatanganan Traktat Shimonoseki pada tahun 1895 yang membuat Tiongkok kehilangan legitimasinya atas Taiwan, termasuk Kepulauan Diaoyu atau Senkaku yang merupakan bagian dari Taiwan. Klaim dari Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok, Jiang Yu, yang menyatakan bahwa Tiongkok sama sekali tidak memiliki kesalahan terkait persitiwa tabrakan kapal antara kapal nelayan Tiongkok dan kapal patroli Jepang memang tidak salah, karena kapal Tiongkok masih berada di wilayah dekat Kepulauan Diaoyu atau Senkaku, bukan berada di wilayah tersebut, meskipun berada di wilayah Kepulauan Diaoyu atau Senkaku sendiri dalam perspektif Tiongkok adalah suatu hal yang sah.[21]
Jika kita berandai-andai bahwa Jepang menyerahkan Kepulauan Diaoyu atau Senkaku kepada Tiongkok, masih perlu diperhatikan bahwa Kepulauan Diaoyu atau Senkaku adalah wilayah yang dibawahi oleh Provinsi Taiwan, yang sampai saat ini masih belum terunifikasi dengan Republik Rakyat Tiongkok pasca-kekalahan pasukan Guomintang yang nasionalis atas Gongchantang yang komunis pada tahun 1949. Tentu ini akan menjadi permasalahan lanjutan, karena Taiwan sendiri juga mengklaim Kepulauan Diaoyu atau Senkaku sebagai wilayah kedaulatannya.[22] Tentu Republik Rakyat Tiongkok perlu memperhatikan permasalahan ini secara sangat serius, karena isu regional Kepulauan Diaoyu atau Senkaku ini bukan hanya melibatkan dua negara, melainkan tiga, karena Taiwan bukanlah Republik Rakyat Tiongkok, meskipun Republik Rakyat Tiongkok mengklaim Taiwan sebagai salah satu provinsinya.
Tentu saat ini sulit untuk menentukan siapa pemilik yang paling layak atas Kepulauan Diaoyu atau Senkaku, mengingat perspektif dari dua negara yang berkonflik tersebut sama-sama kuat dan memiliki kelemahan antara yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, jika berbicara dengan pendekatan historiografi yang mencakup sejarah-sejarah faktual, Tiongkok akan mendapatkan satu poin plus yang akan mendukung yurisdiksinya atas kepulauan tersebut.
Kesimpulan Permasalahan sengketa regional antara Tiongkok dan Jepang terkait sengketa Kepulauan Diaoyu atau Senkaku yang merupakan kepulauan kecil yang kaya sumber daya alam, khususnya minyak, merupakan kasus yang sangat rumit dalam upaya menemukan konsensus yang bersifat win-win solution. Sebagai dua negara terbesar di Asia secara ekonomi, tentu banyak negara di dunia yang tidak menginginkan adanya kerenggangan hubungan antar dua negara tersebut yang pada akhirnya dapat menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan, entah itu bersifat ekonomis maupun militeristik. Terlepas dari semua praduga tersebut, Kepulauan Diaoyu atau Senkaku menjadi incaran Tiongkok dan Jepang karena dua hal dalam pentakotomi isu-isu yang terkait dengan keamanan regional menurut Barry Buzan, yaitu sejarah sengketa regional dan faktor sosio-ekonomis.
Tentu sebagai negara besar yang pernah selama berabad-abad sebagai pemimpin kawasan, Tiongkok merasa sangat terhina dengan kekalahan perang melawan Jepang pada akhir abad ke-19 yang menyebabkan hilangnya kontrol atas Taiwan dan wilayah-wilayah yang menyertainya dengan penandatanganan Traktat Shimonoseki pada tahun 1895. Setelah menjadi republik, Tiongkok yang tergabung dalam negara-negara sekutu berhasil mengalahkan Jepang dan mengambil kembali wilayah-wilayah yang diinvasi oleh Jepang, seperti Manchuria dan Taiwan. Akan tetapi, fakta ironi bahwa Jepang mengganti yurisdiksi Kepulauan Diaoyu atau Senkaku dari Taiwan menjadi Okinawa tidak menjadi suatu hal yang terlalu dipermasalahkan oleh Tiongkok pada masa awal pasca-Perang Dunia ke-2. Hal tersebut menjadikan Jepang yang diduduki oleh Amerika Serikat selama hampir tujuh tahun, dan khusus untuk Okinawa–yang mencakup Kepulauan Diaoyu atau Senkaku–ketika Amerika Serikat menduduki daerah itu selama 28 tahun, yaitu sejak 1945 sampai 1972, tidak serta-merta mengembalikan Kepulauan Diaoyu atau Senkaku itu kepada Tiongkok, dan justru Amerika Serikat melegitimasikan kekuasaan Jepang atas Kepulauan Diaoyu atau Senkaku saat pengembalian kekuasaan Okinawa atas Jepang pada tahun 1972.
Terlepas dari faktor sejarah sengketa regional, Tiongkok dan Jepang juga memiliki kepentingan atas Kepulauan Diaoyu atau Senkaku yang kaya akan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas alam. Tiongkok dan Jepang yang merupakan negara yang miskin sumber daya alam dan haus akan kebutuhan energi tentu sangat tergiur dengan ‘the lost treasures’ yang ada di Kepulauan Diaoyu atau Senkaku tersebut, hal ini yang menyebabkan Tiongkok yang sebelumnya bersifat tidak terlalu memusingkan kepulauan tersebut menjadi sangat aggresif dan bahkan sampai beradu fisik antara kapal nelayan dengan kapal patroli pada akhir tahun 2010 yang lalu.
Sebagai dua negara vital di Asia, tentu harapan yang diinginkan adalah perdamaian, mengingat peperangan hanya akan membawa duka dan sengsara, tidak hanya bagi Tiongkok dan Jepang, melainkan bagi negara-negara lain yang sangat bergantung pada dua negara tersebut. Dalam upaya menemukan konsensus, secara pribadi penulis tidak memihak pada Tiongkok maupun Jepang, mengingat rumitnya kasus ini yang tidak akan dapat ditemukan jalan terbaik. Secara historis, Tiongkok lebih kuat, mengingat Kepulauan Diaoyu atau Senkaku pertama kali dimiliki oleh Tiongkok, dan bahkan pernah berada di bawah yurisdiksi Taiwan sebagai salah satu provinsi dari Kekaisaran Tiongkok. Akan tetapi, sikap defensif dan acuh-tak-acuh pemerintah Tiongkok sebelum tahun 1972 menjadikan Tiongkok berada pada posisi yang sulit untuk kembali mengklaim kepemilikan atas kepulauan tersebut, mengingat Jepang memiliki perspektif sendiri yang juga cukup kuat, seperti yang telah disebutkan di bagian pembahasan. Sebagai solusi, kedua negara perlu untuk lebih proaktif mengadakan dialog terkait Kepulauan Diaoyu atau Senkaku. Secara spesifik, penulis mengharapkan akan adanya sebuah perjanjian bilateral yang bersifat win-win solution terhadap kedua negara tersebut. Hal ini penting, dalam rangka menciptakan keamanan regional yang baik, di tengah kemajuan pesat negara-negara Asia sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dunia di abad ke-21 ini.
(Tugas Makalah Ujian Tengah Semester Mata Kuliah Geopolitik dan Strategi Keamanan Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Tahun Akademik 2010/2011. Penulis bertanggungjawab sepenuhnya atas tulisan ini.)
[1] Dalam penulisan makalah ini, nama wilayah yang akan disebut pertama kali adalah nama dalam bahasa Tionghoa yang kemudian diikuti oleh nama dalam bahasa Jepang.
[2] Sebenarnya konflik yang terjadi tidak hanya antara Republik Rakyat Tiongkok dan Jepang, melainkan Republik Tiongkok atau yang dikenal dengan nama Taiwan. Akan tetapi, media-media yang meliput isu regional kepulauan Diaoyu atau Senkaku ini lebih menitikberatkan pada dua negara terbesar Asia tersebut, mengingat hanya sedikit negara yang mengakui kedaulatan Republik Tiongkok atau Taiwan (sekitar 25 negara, dan mayoritas negara-negara kecil).
[3] Kyodo News, “Armitage says China ‘testing’ Japan in Senkaku row” (http://www.japantoday.com/category/politics/view/armitage-says-china-testing-japan-in-senkaku-row). Diakses pada 19 Maret 2011, pukul 11.11 WIB.
[4] The New York Times, “Amid Tension, China Blocks Vital Exports to Japan” (http://www.nytimes.com/2010/09/23/business/global/23rare.html?_r=1). Diakses pada 19 Maret 2011, pukul 11.18 WIB.
[5] Assosiated Press, “As China grows more assertive, U.S., Japan push back” (http://www.japantoday.com/category/commentary/view/as-china-grows-more-assertive-u-s-japan-push-back) . Diakses pada 19 Maret 2011, pukul 11.27 WIB.
[6] Barry Buzan, 1991, Security Problem in International Relations (London: LSE Press), hlm. 190.
[7] liang zhong hai dao zhen jing (http://zh-tw.ebookcn.com/book/134495). Diakses pada 19 Maret 2011, pukul 12.21 WIB.
[8] Perlu diingat bahwa ketika itu wilayah Asia Timur masih berada di bawah sistem da hanzu zhuyi (大漢族主义) atau yang dikenal dengan istilah Sinosentrisme, ketika Tiongkok menjadi sebagai pusat peradaban dunia dan wilayah-wilayah lain yang berada di sekitar Tiongkok sebagai negara dengan pengaruh Tiongkok atau Sinosfer, serta wilayah lain yang dianggap sebagai bangsa barbarian. Wilayah-wilayah yang berada di bawah pengaruh Kekaisaran Tiongkok pada umumnya merupakan negara fasal yang setiap tahun wajib membayar upeti kepada Kekaisaran Tiongkok. Oleh karena itu, sistem westphalia yang memiliki batas negara yang jelas belum dikenal pada masa itu karena sistem yang berlaku adalah Sinosentrisme. Baca David C. Kang, 2010, East Asia Before The West: Five Centuries of Trade and Tribute (New York: Columbia University Press) , hlm. 160.
[9] William B. Heflin, Diaoyu/Senkaku Islands Dispute: Japan and China, Oceans Apart (http://www.hawaii.edu/aplpj/articles/APLPJ_01.2_heflin.pdf), hlm. 4. Diakses pada 19 Maret 2011, pukul 12.53 WIB.
[10] Ibid., hlm. 5
[11] Ibid., hlm. 6
[12] Ibid., hlm. 9
[13] Kementerian Luar Negeri Jepang, “Q&A, Senkaku Islands” (http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/senkaku/qa_1010.html). Diakses pada 19 Maret 2011, pukul 13.47 WIB.
[14] Loc. Cit., hlm. 10.
[15] Renmin Ribao, “China's Diaoyu Islands Sovereignty is Undeniable” (http://english.people.com.cn/200305/25/eng20030525_117192.shtml). Diakses pada 19 Maret 2011, pukul 14.34 WIB.
[16] Lee Seokwoo, 2002, Territorial disputes among Japan, China and Taiwan concerning the Senkaku Islands (Durham: University of Durham), hlm. 10.
[17] AFP, “High-seas collitions trigger China-Japan spat” (http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gfux6suEvEhsCmNJgxMYAYK68ZIQ). Diakses pada 19 Maret 2011, pukul 14.25 WIB.
[18] Global Post, “China and Japan: Clash Diplomacy” (http://www.globalpost.com/dispatch/china/100920/japan-clash-diplomacy). Diakses pada 19 Maret 2011, pukul 15.27 WIB.
[19] Untuk jarak dari Kepulauan Diaoyu atau Senkaku dengan wilayah-wilayah sekitarnya dapat dilihat di situs Agreement on The Conservation of Albatrosses and Petrels (http://data.acap.aq/breeding_site.cfm?bs_id=2499). Diakses pada 19 Maret 2011, pukul 16.36 WIB.
[20] Elizabeth M.. Lynch, “What’s the Big Deal About a Pile of Rocks? The Diaoyu Island Incident” (http://chinalawandpolicy.com/tag/diaoyu-island/). Diakses pada 19 Maret 2011, pukul 18.25 WIB.
[21] China Daily, “China intensifies protest over Diaoyu incident” (http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-09/11/content_11288223.htm). Diakses pada 19 Maret 2011, pukul 16.19 WIB.
[22] Taiwan juga sempat menggelar demonstrasi menuntut pemerintah Jepang mengembalikan Kepulauan Diaoyu atau Senkaku kepada Taiwan. Lih. laporan Reuters (http://www.itnsource.com/shotlist//RTV/2010/09/15/RTV2357510/). Diakses pada 19 Maret 2011, pukul 15.49 WIB.
没有评论:
发表评论